Gebrakan Jumat Siang di Polda Jateng: LBH Mata Elang Siap Pidanakan Developer Nakal

Semarang, 30 Januari 2026 – Jumat siang ini menjadi momentum bagi penegakan hukum perlindungan konsumen di Jawa Tengah. Di tengah teriknya matahari Semarang, semangat juang Tim Hukum LBH Mata Elang justru semakin berkobar. Bertempat di Markas Komando DitReskrimsus Polda Jateng, tim yang dipimpin oleh Adam Syafri Amin Hidayat bersama Firdaus Ramadan Nugroho melangkah pasti untuk melakukan koordinasi final terkait rencana laporan polisi terhadap sejumlah pelaku usaha properti yang diduga zalim.

 

Langkah ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan wujud nyata perlawanan terhadap praktik-praktik kotor pengembang yang telah merampas ketenangan hidup masyarakat kecil. Kehadiran tim ini juga menjadi saksi sejarah bagi Daniel Julius Sidauruk, Mahasiswa Magang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP), yang diberikan kepercayaan untuk terlibat langsung dalam penanganan perkara kakap ini.

 

Investigasi Tajam Adam Syafri: Unsur Pidana Terpenuhi, Pelaku Tak Bisa Mengelak

Keberhasilan sebuah laporan polisi sangat bergantung pada kekuatan bukti dan konstruksi hukum yang disusun di balik layar. Dalam hal ini, Adam Syafri Amin Hidayat selaku koordinator Tim Pendampingan Hukum telah bekerja tanpa lelah melakukan bedah dokumen dan investigasi mendalam.

 

Setelah melalui koordinasi dan konsultasi intensif di DitReskrimsus Polda Jateng, pihak penyidik memberikan apresiasi tinggi terhadap kelengkapan berkas yang disusun oleh Adam Syafri. Penyidik menyatakan bahwa seluruh unsur pidana dalam perkara ini telah terpenuhi dan laporan polisi siap untuk segera diterima secara resmi.

 

Konfirmasi dari pihak kepolisian ini merupakan angin segar bagi para korban yang selama ini merasa suaranya tidak didengar. Dengan terpenuhinya unsur pidana, para oknum pengembang kini berada di ujung tanduk hukum yang tajam.

 

Membedah Tiga Titik Sengketa: Tembalang, Boja, dan Ungaran

LBH Mata Elang tidak main-main dalam memetakan musuh keadilan. Terdapat tiga titik utama yang menjadi fokus laporan kali ini, yang melibatkan dua developer dan satu penjual perorangan:

 

1. Skandal Developer di Tembalang, Semarang

Wilayah Tembalang kembali menjadi sorotan. Modus yang digunakan pengembang di sini sangat meresahkan, mulai dari janji manis fasilitas yang tak kunjung dibangun hingga masalah legalitas yang menggantung. LBH Mata Elang memastikan bahwa setiap kerugian materiil dan immateriil konsumen akan diperjuangkan melalui pasal-pasal berlapis dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

 

2. Jejak Wanprestasi di Boja, Kendal

Tak hanya di kota besar, pengembang nakal juga merambah hingga wilayah penyangga seperti Boja, Kendal. Tim menemukan adanya indikasi penyesatan informasi mengenai spesifikasi dan status lahan yang dipasarkan kepada konsumen. Hal ini secara tegas dilarang oleh aturan perundang-undangan.

 

3. Penjual Properti Bodong di Ungaran

Wilayah Ungaran pun tak luput dari pengawasan Mata Elang. Seorang penjual properti di wilayah ini diduga kuat melakukan praktik penipuan yang merugikan pembeli secara finansial. Pengumpulan bukti otentik oleh tim investigasi menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) sejak awal transaksi dilakukan.

 

Peran Vital Mahasiswa FH UNDIP: Pendidikan Hukum yang Humanis

LBH Mata Elang selalu konsisten dengan visinya sebagai lembaga pendidikan hukum lapangan. Melibatkan Daniel Julius Sidauruk dari FH UNDIP dalam koordinasi di Polda Jateng adalah langkah strategis untuk mencetak praktisi hukum masa depan yang memiliki empati tinggi terhadap korban.

 

Bagi Daniel, pengalaman ini adalah "kuliah nyata" yang tak bisa didapatkan di ruang kelas. Ia melihat langsung bagaimana sebuah teori hukum dikonversi menjadi strategi laporan polisi yang efektif untuk membela hak-hak guru, buruh, dan masyarakat kecil yang menjadi korban mafia properti.

 

"Melihat berkas yang disusun Bang Adam dan bagaimana penyidik merespons, saya belajar bahwa kejujuran data adalah kunci utama kemenangan di kepolisian," ungkap Daniel di sela-sela koordinasi.

 

Strategi LBH Mata Elang: Keadilan Restoratif atau Jalur Jeruji Besi?

Meskipun laporan polisi siap digulirkan, LBH Mata Elang tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi secepatnya dengan masing-masing klien yang bersangkutan untuk menentukan arah kebijakan hukum final.

 

Sebagaimana filosofi Ketua Yayasan LBH Mata Elang—sang "Seniman Pertempuran Hukum"—tujuan utama bukanlah sekadar memenjarakan orang, melainkan memastikan hak-hak konsumen kembali. Namun, jika para pelaku usaha tetap keras kepala dan tidak menunjukkan iktikad baik untuk mengganti kerugian, maka jalur pidana hingga jeruji besi adalah konsekuensi yang tidak bisa ditawar lagi.

 

Kami mengingatkan kepada para developer: "Keadilan mungkin bisa Anda ulur dengan materi, tapi Anda tidak bisa lari dari jeratan hukum yang disusun dengan hati."

 

Mengapa Harus Menggunakan UU Perlindungan Konsumen?

Banyak masyarakat yang hanya terpaku pada jalur perdata (wanprestasi) saat tertipu pengembang. Padahal, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan instrumen pidana yang jauh lebih "menggigit".

 

Pasal 8 

Melarang pelaku usaha memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai janji.

 

Pasal 62 

Memberikan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp 2 miliar.

 

Efek Jera 

Laporan pidana seringkali membuat developer lebih cepat kooperatif dibandingkan gugatan perdata yang memakan waktu lama.

 

LBH Mata Elang, melalui kepiawaian Firdaus Ramadan Nugroho dan tim, telah membuktikan bahwa pendekatan gabungan (litigasi dan non-litigasi) adalah cara paling efektif untuk memulihkan hak korban.

 

Pesan untuk Masyarakat dan Konsumen Properti

Belajar dari kasus Tembalang, Boja, dan Ungaran ini, LBH Mata Elang menghimbau masyarakat luas untuk:

 

Cek Rekam Jejak 

Jangan tergiur harga murah tanpa mengecek kredibilitas developer.

  

Validasi Dokumen 

Pastikan sertifikat tidak sedang "disekolahkan" di bank.

  

Dampingi dengan Ahli 

Jangan menandatangani akad apapun tanpa konsultasi hukum yang kompeten.

 

LBH Mata Elang dan Mata Elang Law Firm & Partners siap menyediakan layanan konsultasi hukum online melalui WhatsApp untuk membantu Anda menganalisa dokumen jual beli sebelum terlambat.

 

Penutup: Menanti Hari Eksekusi

Jumat siang di Polda Jateng hanyalah awal dari "gempa hukum" yang akan mengguncang para pengembang nakal di Jawa Tengah. LBH Mata Elang telah mengunci posisi, bukti-bukti telah dikantongi, dan penyidik telah memberi lampu hijau.

 

Keadilan bagi konsumen di Tembalang, Boja, dan Ungaran kini tinggal menunggu waktu. Kami berdiri tegak bersama para korban, memastikan bahwa setiap rupiah yang diperas oleh pengembang zalim akan kembali ke tangan yang berhak.

 

Keadilan akan tetap memiliki jalan, dan Mata Elang akan terus mengawasinya.