Memahami Peraturan Mediasi: Mengapa Pihak Principal Harus Hadir dalam Sidang

Kepanjen, 02 Januari 2025 - Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif. Namun, ada pandangan yang bertentangan mengenai kehadiran pihak principal dalam proses mediasi. Beberapa berpendapat bahwa kehadiran kuasa hukum saja sudah cukup, sedangkan yang lain menegaskan pentingnya kehadiran pihak principal secara langsung. Artikel ini akan membahas peraturan yang mengatur hal tersebut dan mengkritisi pandangan salah seorang oknum hakim mediasi di Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengatakan bahwa kehadiran pihak principal tidak diperlukan.

Pendahuluan

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan efisiensi dan biaya yang lebih rendah dibandingkan pengadilan. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Kehadiran pihak principal dalam mediasi bukan hanya formalitas, tetapi esensial untuk mencapai hasil yang optimal.

Peraturan dan Tata Tertib

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa:

Pasal 6 ayat (4): "Para pihak wajib hadir secara langsung dalam mediasi, terlepas didampingi atau tidak oleh kuasa hukumnya."
Pasal 7 ayat (1): "Mediator wajib meminta kepada para pihak untuk hadir secara langsung dalam mediasi." Peraturan ini menekankan pentingnya kehadiran langsung pihak principal untuk memastikan proses mediasi berjalan efektif.

Pandangan Oknum Hakim Mediasi

Seorang oknum hakim mediasi di Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat bahwa kehadiran pihak principal tidak diperlukan dalam mediasi, dan kuasa hukum saja sudah cukup. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kuasa hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mewakili klien mereka dalam mediasi. Namun, pandangan ini mengabaikan pentingnya partisipasi langsung dan emosional dari pihak principal.

Analisis dan Kritik

Pandangan oknum hakim mediasi tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Analisis menunjukkan bahwa kehadiran langsung pihak principal penting untuk :

Menyampaikan langsung perasaan dan kepentingan mereka.
Meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang adil.

Mengurangi potensi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kritik terhadap pandangan oknum hakim tersebut adalah bahwa hal ini dapat mengurangi efektivitas mediasi dan potensi tercapainya kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Upaya Penolakan oleh Deny Anuru, S.H.

Setelah mendapatkan arahan dan supervisi dari Bayu Syamtalira selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mata Elang, LBH Mata Elang dan Mata Elang Law Firm & Partners Perwakilan Jawa Timur yang diwakili oleh Deny Anuru, S.H. melakukan upaya keras untuk menolak proses mediasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beliau menegaskan bahwa kehadiran pihak principal dalam mediasi adalah hal yang wajib, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Deny Anuru, S.H. juga aktif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan para pihak terkait, agar memahami pentingnya kehadiran principal dalam proses mediasi demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

Kesimpulan

Kehadiran langsung pihak principal dalam proses mediasi sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan efektif dan adil. Peraturan yang mengharuskan kehadiran pihak principal harus dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Dengan demikian, pandangan yang mengatakan bahwa kehadiran pihak principal tidak diperlukan adalah tidak tepat dan perlu dikaji ulang. Upaya seperti yang dilakukan oleh Deny Anuru, S.H. sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kehadiran pihak principal dalam mediasi, sehingga kualitas dan keberhasilan proses mediasi dapat ditingkatkan.

Download : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan