Sengketa Tanah di Ungaran: Ketika Oknum Lurah Ikut Digugat dalam Perjuangan Keadilan

edisi lanjutan dari artikel sebelumnya: "Sengketa Jual Beli Tanah! Kisah Perjuangan Melawan Ketidakjujuran yang Dibantu Tim Hukum Profesional"

Ungaran, 21 Agustus 2025 - Kisah sengketa tanah yang terjadi di Ungaran, Jawa Tengah, menjadi sorotan bukan hanya karena kerugian yang dialami pembeli, tetapi juga karena sikap arogan seorang pejabat publik yang kini terancam terlibat dalam pusaran hukum. Perjuangan menegakkan keadilan ini dikawal ketat oleh tim hukum profesional dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mata Elang.

 

Kronologi Sengketa: Janji Manis Berujung Fakta Pahit

Kasus ini bermula dari sebuah kesepakatan jual beli properti antara seorang pembeli dan penjual. Perjanjian tersebut dibuat secara sederhana di bawah tangan dan disaksikan oleh Lurah setempat. Di dalam perjanjian, objek jual beli disebutkan sebagai sebuah "bangunan rumah". Pembeli, dengan itikad baik dan kepercayaan penuh, menyerahkan uang muka dalam jumlah besar, percaya bahwa ia akan segera menempati hunian impiannya.

 

Namun, kecurigaan muncul ketika penjual terus mengulur waktu penyerahan properti. Setelah dilakukan verifikasi mandiri, fakta mencengangkan terungkap: objek yang dijual tersebut, yang diklaim sebagai rumah, ternyata masih berstatus tanah sawah. Status tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan yang dijanjikan ini menunjukkan adanya dugaan penipuan yang disengaja. Penjual telah menyembunyikan informasi vital, sebuah perbuatan yang dalam hukum dikenal sebagai cacat kehendak (dwaling), di mana pembeli tidak akan pernah menyetujui transaksi jika mengetahui fakta sebenarnya.

 

Pihak pembeli telah berulang kali mencoba menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, tetapi penjual bersikap tidak kooperatif dan bahkan mengabaikan semua panggilan. Merasa posisinya semakin terdesak dan dirugikan, pembeli akhirnya memutuskan untuk menunjuk LBH Mata Elang sebagai kuasa hukumnya.

 

Strategi LBH Mata Elang: Dari Somasi Hingga Keterlibatan Pihak Terkait

Sejak menerima mandat, tim LBH Mata Elang langsung bergerak cepat dengan strategi yang terstruktur. Langkah pertama yang diambil adalah melayangkan somasi resmi kepada penjual, sebagai peringatan hukum dan kesempatan terakhir untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun, somasi tersebut tidak ditanggapi dengan serius, menandakan bahwa penjual tidak memiliki itikad baik.

 

Untuk menguatkan posisi hukum kliennya, tim LBH tidak hanya mengandalkan fakta yang telah ada, tetapi juga melakukan investigasi lapangan. Mengingat Lurah setempat adalah saksi penandatanganan perjanjian, LBH Mata Elang mengirimkan surat permohonan informasi secara resmi, meminta keterangan terkait status tanah tersebut. Pertemuan pun dijadwalkan untuk mempermudah proses klarifikasi.

 

Ini adalah langkah krusial, karena keterangan dari pejabat kelurahan dapat menjadi bukti kuat yang menguatkan argumen bahwa objek rumah yang diperjualbelikan memang bangunan yang didirikan diatas tanah yang masih berstatus tanah sawah. Keterangan tersebut juga penting untuk membuktikan bahwa Lurah mengetahui (atau seharusnya mengetahui) status tanah yang sebenarnya saat perjanjian ditandatangani.

 

Sikap Arogan Oknum Lurah: Mengubah Status dari Saksi Menjadi Tergugat

Dalam pertemuan yang dijadwalkan, hal tak terduga terjadi. Pihak Lurah tidak hanya bersikap tidak kooperatif dan menolak memberikan surat keterangan yang diminta, tetapi ia juga menunjukkan sikap arogan dan bahkan melayangkan ancaman kepada tim hukum LBH Mata Elang. Sikap ini sangat disayangkan oleh oleh LBH Mata Elang yang diwakili oleh Firdaus Ramadan Nugroho dan Firman Abdul Ghani, sikap yang tidak mencerminkan integritas sebagai pejabat publik yang seharusnya melayani dan melindungi masyarakat.

 

Tindakan Lurah ini secara fundamental mengubah dinamika kasus. Tim LBH Mata Elang telah memberikan kesempatan emas bagi Lurah untuk bersikap transparan dan membantu menyelesaikan masalah ini dengan itikad baik. Sayangnya, kesempatan itu disia-siakan. Sikap penolakan dan ancaman ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa ada "permainan" di balik transaksi jual beli tersebut.

 

LBH Mata Elang, yang berdedikasi untuk menegakkan keadilan, tidak akan tinggal diam. Ancaman tersebut, alih-alih mengintimidasi, justru memperkuat tekad tim hukum untuk melangkah lebih jauh. Sikap Lurah yang jelas-jelas mengabaikan prosedur hukum dan etika ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

 

Konsekuensi Hukum: Lurah sebagai Tergugat dan Terlapor

Atas dasar penolakan dan ancaman tersebut, Firdaus dan Firman mengambil keputusan strategis. Mereka merekomendasikan kepada tim hukum LBH Mata Elang untuk melibatkan oknum Lurah tersebut secara hukum. Dalam gugatan perdata yang telah disiapkan, sang Lurah kini akan dicantumkan sebagai pihak yang ikut digugat selain penjual sebagai tergugat utama. Keterlibatan Lurah dalam gugatan ini didasarkan pada dugaan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan olehnya, di mana sikapnya yang tidak kooperatif dan mengancam telah merugikan hak klien LBH untuk mendapatkan keadilan.

 

Tidak berhenti di jalur perdata, LBH Mata Elang juga akan melibatkan oknum Lurah di jalur pidana. Ia akan dilibatkan sebagai terlapor juga dalam laporan dugaan tindak pidana penipuan yang akan diajukan ke pihak kepolisian. Dengan adanya bukti ancaman, Lurah juga berpotensi dijerat dengan pasal terkait penghalang-halangan proses hukum atau perbuatan tidak menyenangkan.

 

Langkah ini menunjukkan keseriusan LBH Mata Elang dalam mengawal kasus ini dan mengirimkan pesan tegas kepada siapa pun, termasuk pejabat publik, bahwa tidak ada yang kebal hukum. Semua pihak yang terlibat dalam ketidakjujuran dan menghalangi proses hukum akan dimintai pertanggungjawaban.

 

Pentingnya Verifikasi dan Peran Lembaga Bantuan Hukum

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat. Dalam transaksi properti, jangan pernah puas hanya dengan perjanjian di bawah tangan dan kesaksian lisan. Verifikasi resmi adalah harga mati! Selalu pastikan status hukum tanah atau properti secara langsung ke instansi yang berwenang, seperti Kantor Pertanahan (BPN) atau Dinas Tata Ruang.

 

Peran LBH Mata Elang dalam kasus ini menunjukkan betapa krusialnya pendampingan hukum profesional. Mereka tidak hanya membantu mengurus dokumen dan prosedur, tetapi juga menjadi garda terdepan yang berani melawan intervensi dan ancaman dari pihak-pihak yang berupaya menghalangi keadilan. Dengan dedikasi dan strategi yang matang, LBH Mata Elang memberikan harapan bagi masyarakat yang dirugikan bahwa mereka tidak berjuang sendirian.

 

LBH Mata Elang: Komitmen untuk Keadilan Tanpa Pandang Bulu

LBH Mata Elang sekali lagi membuktikan komitmennya untuk berdiri di sisi kebenaran. Dalam kasus ini, mereka tidak gentar menghadapi arogansi dan ancaman dari oknum pejabat publik. Dengan menjadikan Lurah sebagai pihak tergugat dan terlapor, mereka mengirimkan pesan yang kuat bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, harus tunduk pada hukum.

 

Perjuangan untuk keadilan memang tidak mudah, tetapi dengan pendampingan yang tepat, hasil yang adil bukanlah hal yang mustahil. Kisah ini diharapkan dapat menjadi edukasi bagi masyarakat luas untuk lebih berhati-hati dalam setiap transaksi, serta menginspirasi untuk tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran.