Akses Keadilan Bagi Semua: Apa itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Peran dan Layanan LBH Terdekat

Akses Keadilan Bagi Semua: Apa itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Peran dan Layanan LBH Terdekat

Akses Keadilan Bagi Semua: Apa itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Peran dan Layanan LBH Terdekat


 

Pendahuluan: Memastikan Hak Hukum Masyarakat Miskin Terpenuhi

 

Keadilan adalah hak dasar setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi. Namun, tingginya biaya litigasi seringkali menjadi penghalang terbesar bagi masyarakat miskin untuk mengakses sistem hukum. Di sinilah peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi sangat krusial.

 

Lembaga Bantuan Hukum adalah institusi yang didirikan untuk memberikan jasa bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin, yang merupakan mandat konstitusional negara. Memahami apa itu lembaga bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum adalah apa, merupakan langkah penting untuk menyadari hak Anda sebagai warga negara.

 

Artikel mendalam ini, dipersembahkan oleh LBH Mata Elang dan ditinjau langsung oleh Ketua Yayasan LBH Mata Elang sekaligus Pimpinan Mata Elang Law Firm & Partners, akan mengupas tuntas definisi, payung hukum, lingkup bantuan hukum yang diberikan, dan bagaimana Anda dapat menemukan lembaga bantuan hukum terdekat yang terakreditasi.

 

Definisi, Dasar Hukum, dan Tujuan Utama LBH

 

Kedudukan LBH diperkuat oleh regulasi negara, menjadikannya pilar penting dalam penegakan hak asasi manusia.

 

A. Lembaga Bantuan Hukum Adalah...

Secara formal, lembaga bantuan hukum adalah unit yang berbadan hukum (yayasan atau perkumpulan) yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum untuk menyelenggarakan program bantuan hukum gratis.

 

Apa itu lembaga bantuan hukum dalam konteks layanan? Lembaga ini bertugas memberikan pelayanan hukum kepada penerima bantuan hukum (PBH), yaitu individu atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi, sesuai dengan standar bantuan hukum yang telah ditetapkan.

 

B. Payung Hukum Bantuan Hukum

Dasar utama keberadaan dan kegiatan LBH adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU ini mengatur hak setiap orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum dan mewajibkan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai program ini. LBH yang terakreditasi berhak menerima dana negara ini untuk membiayai operasionalnya.

 

C. Prinsip Bantuan Hukum

Prinsip yang dipegang oleh LBH dan program bantuan hukum meliputi:

 

Akses pada Keadilan 

Memastikan setiap orang dapat diwakili di hadapan hukum.

 

Non-diskriminasi 

Bantuan diberikan tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau pandangan politik.

 

Kualitas 

Layanan diberikan oleh Advokat dan Paralegal yang kompeten.

 

Lingkup dan Mekanisme Pelayanan Bantuan Hukum

 

LBH memberikan bantuan hukum yang komprehensif, mencakup aspek litigasi maupun non-litigasi.

 

A. Pelayanan Bantuan Hukum (Litigasi dan Non-Litigasi)

Bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum sangat luas, termasuk:

 

Non-Litigasi 

Konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi/negosiasi, penyusunan dokumen, dan pendampingan di luar pengadilan.

 

Litigasi 

Pendampingan dan/atau perwakilan di seluruh tingkatan peradilan (PN, PT, MA), termasuk dalam kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara.

 

B. Peran Sentral Advokat dan Paralegal LBH

Lembaga bantuan hukum merekrut dan mempekerjakan Advokat yang tersumpah dan Paralegal yang terlatih. Advokat bertugas mewakili klien di pengadilan, sementara Paralegal (sebagaimana telah dibahas di artikel sebelumnya) membantu di tahap pra-litigasi dan pengumpulan data. Kolaborasi ini memastikan layanan bantuan hukum dapat menjangkau daerah terpencil.

 

C. Syarat Menjadi Penerima Bantuan Hukum (PBH)

Untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dari lembaga bantuan hukum, pemohon wajib memenuhi syarat utama:

 

Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan surat keterangan lain dari instansi berwenang yang menyatakan status kemiskinan.

 

Mengajukan permohonan tertulis disertai kronologi kasus.

 

Setelah semua syarat terpenuhi, LBH akan melakukan verifikasi dan memberikan layanan.

 

Cara Menemukan dan Memilih Lembaga Bantuan Hukum Terdekat

 

Mencari lembaga bantuan hukum terdekat yang terpercaya adalah langkah vital bagi masyarakat miskin yang membutuhkan layanan hukum.

 

A. Mengidentifikasi Lembaga Bantuan Hukum Terdekat

Untuk menemukan lembaga bantuan hukum terdekat, Anda dapat:

 

Cek Website Kemenkumham 

Kemenkumham secara berkala mengumumkan daftar LBH yang terakreditasi dan berhak menerima dana negara.

 

Pencarian Online 

Menggunakan mesin pencari (misalnya: google) dengan kata kunci lembaga bantuan hukum terdekat untuk menemukan LBH di wilayah Anda. Pastikan LBH tersebut memiliki kantor fisik yang jelas.

 

Hubungi Pengadilan 

Pengadilan Negeri setempat seringkali memiliki daftar kontak LBH yang aktif berpraktik di wilayah tersebut.

 

B. Kriteria LBH yang Profesional

Saat memilih lembaga bantuan hukum, pastikan LBH tersebut:

 

  • Terdaftar resmi di Kementerian Hukum.

 

  • Memiliki Advokat dan Paralegal yang berpengalaman.

 

  • Memiliki rekam jejak yang jelas dalam memberikan bantuan hukum (seperti yang dapat dilihat pada rekam jejak LBH Mata Elang).

 

Penutup 

 

Lembaga bantuan hukum adalah instrumen negara untuk memastikan keadilan tidak menjadi barang mewah. Di LBH Mata Elang, kami memahami bahwa setiap individu berhak mendapatkan pembelaan yang kuat. Kami bangga menjadi bagian dari ekosistem bantuan hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

 

Jangan biarkan ketidakmampuan finansial menghalangi Anda mendapatkan hak. Jika Anda atau komunitas Anda memerlukan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum terdekat yang kredibel, yang didukung oleh Advokat dan Paralegal profesional, segera hubungi LBH Mata Elang. Kami siap mewakili, mendampingi, dan memperjuangkan keadilan Anda.