LBH Mata Elang dan Mata Elang Law Firm & Partners Bersinergi Memperjuangkan Hak Korban
edisi lanjutan dari artikel "Mediasi Kasus Kecelakaan Kerja oleh Paralegal Ananta Granda Nugroho dari LBH Mata Elang"
Semarang, 27 November 2024 - Kecelakaan yang terjadi di Kawasan Industri Candi beberapa waktu lalu telah mengakibatkan kerugian besar bagi seorang pekerja berinisial RAM. Upaya mediasi secara kekeluargaan sudah ditempuh terlebih melalui pendampingan dari Paralegal Ananta Granda Nugroho. Sayangnya, hak-hak krusial RAM sebagai korban kecelakaan kerja belum seluruhnya dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, terutama pihak pelaku yang menyebabkan kecelakaan tersebut dan perusahaan yang hanya membantu mengurus penggantian biaya perawatan dan pengobatan tanpa menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Tanggal 27 November 2024 tepatnya rabu malam kamis sekitar pukul 20.30 WIB, RAM didampingi pihak keluarga akhirnya mengkuasakan permasalahan ini kepada LBH Mata Elang dan
Mata Elang Law Firm & Partners untuk memperjuangkan hak-haknya. Artikel ini
akan mengupas tuntas permasalahan ini dan memberikan dasar-dasar hukum yang
relevan.
Permasalahan yang Dihadapi
Kasus
kecelakaan yang menimpa RAM adalah contoh nyata dari pelanggaran hak-hak
pekerja yang belum sepenuhnya dipenuhi. Meskipun perusahaan telah memberikan
penggantian biaya perawatan dan pengobatan, kewajiban lain yang harus dipenuhi
berdasarkan peraturan perundang-undangan masih diabaikan. Hal ini mencakup
kompensasi atas cedera yang dialami, pemulihan kondisi kerja yang layak, dan
jaminan hak-hak lainnya.
Dasar-Dasar Hukum yang Relevan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
- Pasal 86 Ayat 1: Setiap pekerja/buruh berhak
mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja.
- Pasal 99 Ayat 1: Setiap pekerja/buruh dan
keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja
- Pasal 3: Pengusaha wajib menyediakan
segala perlengkapan keselamatan kerja dan memastikan pelaksanaan
langkah-langkah keselamatan untuk melindungi pekerja.
- Pasal 8: Pengusaha wajib melaporkan
setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja kepada pihak yang
berwenang.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Pasal 13 Ayat 1: BPJS Ketenagakerjaan
menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja yang memberikan manfaat berupa
pelayanan kesehatan dan uang tunai kepada pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian
- Pasal 5: Manfaat Jaminan Kecelakaan
Kerja meliputi perawatan dan pengobatan, santunan harian, santunan cacat,
dan biaya rehabilitasi.
- Pasal 10: Pengusaha wajib melaporkan
setiap kecelakaan kerja yang terjadi dan memastikan pekerja mendapatkan
seluruh haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peran LBH Mata Elang dan Mata Elang Law Firm &
Partners
Dengan
landasan hukum yang jelas dan kuat, LBH Mata Elang dan Mata Elang Law Firm
& Partners bertekad memperjuangkan hak-hak RAM yang belum dipenuhi.
Langkah-langkah yang akan dilakukan mencakup:
- Mengajukan gugatan terhadap pelaku dan perusahaan yang bertanggung jawab atas kecelakaan kerja.
- Melibatkan BPJS Ketenagakerjaan
untuk memastikan RAM mendapatkan seluruh manfaat jaminan kecelakaan kerja
yang menjadi haknya.
- Mengadvokasi perubahan kebijakan perusahaan agar tidak terulang lagi kejadian serupa di masa depan.
Kesimpulan
Kasus kecelakaan di Kawasan Industri Candi yang menimpa RAM adalah pengingat penting bahwa hak-hak pekerja harus dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bantuan LBH Mata Elang dan Mata Elang Law Firm & Partners, RAM memiliki harapan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan hak-haknya. Penting bagi seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapat perlindungan yang layak dan kompensasi yang pantas jika kecelakaan kerja terjadi.
